Apa Yang Dimaksud Dengan Daerah Otonom

Apa Yang Dimaksud Dengan Daerah Otonom

Apa Yang Dimaksud Dengan Daerah Otonom – 2. LATAR BELAKANG OTONOMI DAERAH 3. TUJUAN DAN PRINSIP KEBUTUHAN OTONOMI DAERAH 4. MODEL DESENTRALISASI 5. PEMBAGIAN MASALAH PEMERINTAHAN 6. OTONOMI DAN DEMOKRASI DAERAH 1

Aan 1. Pengertian otonomi daerah Penyelenggaraan negara secara garis besar diatur dalam 2 (dua) sistem, yaitu: 1). Sistem terpusat 2). Sistem Desentralisasi Catatan: 1). Sistem terpusat adalah segala bentuk urusan pemerintahan yang diselenggarakan pada semua aspek kehidupan di tingkat pusat. Merupakan bentuk pelimpahan wewenang untuk memberikan sebagian atau sebagian pelayanan masyarakat dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dan tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. dua

Apa Yang Dimaksud Dengan Daerah Otonom

Apa Yang Dimaksud Dengan Daerah Otonom

Pengertian otonomi adalah: 1). Otonomi dalam arti sempit adalah “Independen” 2). Otonomi dalam arti luas adalah “Diberdayakan”, sehingga pengertian Otonomi Daerah adalah pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah secara mandiri dan kekuasaan untuk mengambil keputusan tentang kepentingan daerahnya sendiri. Atau: Pengertian otonomi daerah adalah suatu bentuk pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumahnya sendiri, tetap menjadi kewajiban negara kesatuan Republik Indonesia. Dasar hukum otonomi daerah: 1). UUD 1945 Pasal 18 Nomor 2 tentang Pemerintahan Daerah. Provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 3

Otonomi Daerah Di Provinsi Jawa Barat

42). TAP MPR No. XV/1998, Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah pada pasal (1) dan (2). (1). Pasal 1). Penyelenggaraan otonomi daerah yang secara luas memberikan kewenangan nyata dan bertanggung jawab di daerah, dilaksanakan secara profesional dengan mengatur, mendistribusikan, dan hanya menggunakan sumber daya nasional serta menyeimbangkan keuangan pusat dan daerah. (dua). seksi 2). Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip demokrasi dan memperhatikan keragaman daerah. 3). UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Otonomi daerah. 4

3). UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mempercepat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam Negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4). UU No. 32/2004, Tentang Revisi UU n. 22/1999, tentang pelaksanaan otonomi daerah. Kesimpulan dari pelaksanaan Otda yang meninggalkan banyak permasalahan hierarkis dalam pemerintahan rakyat, provinsi, kabupaten/kota, serta permasalahan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa dan banyak peraturan daerah yang tidak sejalan dengan aspirasi rakyat. menjadi. , bahkan bertentangan dengan peraturan di atas, yang lebih tinggi. 5). No. PP 38/2007, Tentang peraturan ketat tentang pembagian dewan pusat, provinsi, daerah dan kota. UU No. 12 Tahun 2008, mengacu pada perubahan kedua UUNo. 32/2004, tentang Pemerintah Kota. 5

Aan 2. Latar Belakang Otonomi Daerah Ada alasan mendasar dan mendesak perlunya otonomi daerah, yaitu: 1). Pemerintahan terpusat di ibukota Jakarta. Sementara itu, pembangunan terbengkalai di beberapa daerah. Terlihat bahwa kecepatan uang hampir 60% lebih tinggi di Jakarta sementara 40% di luar Jakarta. dua). Distribusi kekayaan dianggap tidak merata dan adil. 3). Kesenjangan sosial dalam arti luas antara satu daerah dengan daerah lainnya sangat terasa, pembangunan fisik di Jawa dan luar Jawa sangat berbeda bahkan terabaikan. Kesenjangan ini meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat bangsa ini. Krisis ekonomi, politik, sosial budaya dan jasa yang melanda bangsa Indonesia sejak tahun 1997 telah menghancurkan hampir semua aspek kehidupan, sehingga otonomi daerah menjadi satu-satunya alternatif jawaban. 6

1). Prinsip sentralisasi. Merupakan cara untuk memusatkan seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara, yang segala sesuatunya langsung diatur dan dikelola oleh pemerintah pusat itu sendiri, termasuk atribusi pemerintah daerah dan tidak melaksanakan pembagian tugas. (1). Kelebihan prinsip ini adalah: Dapat menghemat biaya Ada persatuan dan kesatuan Bahkan ada kemajuan (2). Kelemahan prinsip ini adalah: Birokrasi tidak efisien Demokrasi terlambat Daerah tidak memiliki tanggung jawab untuk mengurus rumahnya sendiri 7

Pdf) Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia

82). Prinsip desentralisasi. Merupakan cara pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Otonom untuk mengurus rumahnya sendiri, tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3). Prinsip dekonsentrasi. Asas tersebut yang menetapkan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau daerah/kepala instansi vertikal kepada pejabatnya di tingkat daerah dan provinsi. 4). Prinsip bantuan. Merupakan asas yang menyatakan bahwa keikutsertaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah dikaitkan dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan tugas tersebut. 8

Aan 3. Tujuan dan prinsip perlunya otonomi daerah 1). Tujuan otonomi daerah (1). Peningkatan pelayanan masyarakat. (dua). Terciptanya perkembangan kehidupan demokrasi. (3). Keadilan dan menciptakan keadilan. (4). Mendorong pemberdayaan masyarakat. (5). Terpeliharanya hubungan baik antara pusat dan daerah dalam rangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (6). Mendorong prakarsa dan kreativitas, meningkatkan partisipasi masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. dua). Prinsip perlunya otonomi daerah. (1). Terciptanya penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif dan efisien. (dua). Sebagai sarana pendidikan politik dalam masyarakat terbuka. (3). Pelaksanaan Otda didasarkan pada otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. (4). Pelaksanaan Otda harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara pusat/daerah. (5). Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi pejabat daerah. (6). Pelaksanaan tugas pembantuan lebih efektif dan efisien. 10

10A3). Pada prinsipnya Otda memiliki 3 (tiga) aspek, yaitu: (1). Aspek hak dan kewenangan. mengatur dan mengelola rumah Anda sendiri. (dua). Aspek kewajiban, tetap mengikuti aturan dan peraturan pemerintah di atas dan tetap dalam kerangka pemerintah nasional. (3). Aspek kemandirian dalam pengelolaan keuangan, baik biaya pendelegasian wewenang, pelaksanaan kewajiban, terutama kemampuan untuk memanfaatkan sumber pendanaan sendiri. 11

Apa Yang Dimaksud Dengan Daerah Otonom

4). Dalam undang-undang no. 23 tahun (UU OTDA), OTDA berarti daerah harus mampu: (1). Berinisiatif sendiri, mereka harus mampu merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan mereka sendiri. (dua). Mampu membuat peraturan sendiri (kerugian) dan menegakkan peraturan. (3). Temukan sumber keuangan Anda sendiri. (4). Memiliki perangkat implementasi, baik staf maupun sarana dan prasarana. 5). Syarat-syarat pembentukan OTDA. (1). Pengelolaan. – Provinsi, ada izin dari gubernur dan DPRD. – Kabupaten/Kota, ada izin dari Bupati/Walikota dan DPD (2). Secara teknis, meliputi faktor-faktor berikut. : – kemampuan ekonomi. – Kebijakan sosial. – Potensi penduduk daerah – Pertahanan dan keamanan sosial budaya. 12

Implementasi Otonomi Daerah Dan Korupsi Kepala Daerah

(3). Fisikawan. meliputi: – Paling sedikit 5 kabupaten/kota membentuk provinsi. – Memiliki minimal 4 kecamatan untuk pembentukan kabupaten. – Memiliki setidaknya 4 kecamatan untuk pembentukan kotamadya. Persyaratan Otda lainnya adalah: – Kapasitas ekonomi. Daerah harus memiliki kapasitas ekonomi yang memadai agar pemerintah tidak mandek dan pembangunan berjalan lancar. – Daerah daerah. Perlu lahan yang luas agar pertahanan dan pemeriksaan pemerintah daerah dapat terlayani dengan baik. – Pertahanan dan Keamanan Nasional Kondisi lainnya. 13

13 aan 4. Model desentralisasi adalah pola pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan menangani urusan pemerintahan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Roudivel, ada 4 (empat) jenis model desentralisasi, yaitu: 1). Desentralisasi. Merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. dua). Delegasi. Ini adalah pendelegasian wewenang pengambilan keputusan dan manajemen untuk melaksanakan tugas-tugas khusus kepada organisasi yang tidak secara langsung berada di bawah pengawasan pemerintah. 3). devolusi. Ini adalah transfer pengambilan keputusan, keuangan dan manajemen ke unit otonom pemerintah daerah. 14

144). Privatisasi adalah tindakan otoritas pemerintah kepada organisasi sukarela, swasta dan non-pemerintah. 5. UU Bagian Pemerintahan No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, urusan pemerintahan dapat dibagi menjadi beberapa pokok bahasan sebagai berikut: 1). pemerintah pusat. dua). Pemerintah Daerah Tingkat I 3). Pernyataan Pemerintah Daerah Tingkat II: 1). Tugas pemerintah pusat adalah: (1). Kekuasaan absolut (kekuasaan mutlak negara pusat) – di bidang pertahanan dan keamanan – di bidang hukum – di bidang moneter dan pajak – di bidang agama – di bidang politik luar negeri 15

Kesehatan – Lingkungan – Pekerjaan Umum – Perumahan (3). Mata pelajaran pilihan: disesuaikan dengan kondisi, kekhasan dan potensi daerah yang bersangkutan: – Kelautan – Perikanan – Pertanian – Kehutanan – Pariwisata – Energi 16

Presidium Bogor Timur Dukung Usulan Gubernur Ridwan Kamil Soal Pemekaran Daerah Otonomi Baru

Dua). Tanggung jawab Pemerintah Daerah Tingkat I adalah: (1). Perencanaan dan pengendalian pembangunan. (dua). Perencanaan, penggunaan dan pemantauan ruang. (3). Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. (4). Penyediaan sarana dan prasarana umum. (5). Kesehatan. (6). Pelaksanaan pelatihan dan alokasi sumber daya manusia yang potensial. (7). Menangani masalah sosial di lingkungan dan kota. (8). Pelayanan di bidang sumber daya manusia di kabupaten/kota (9). Sarana pengembangan koperasi, usaha kecil menengah, juga di kabupaten/kota. (10) Pengendalian lingkungan. (11) Pelayanan pertanahan, termasuk antar kabupaten/kota (12) Pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. (13) Pelayanan administrasi pemerintahan umum. (14) Penatausahaan pelayanan permodalan, termasuk antar kabupaten/kota. (15) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. (16) Hal-hal wajib lainnya yang disyaratkan oleh peraturan berdasarkan UU 17

173). Tugas Pemerintah Daerah Tingkat II adalah: Tugas pemerintah kabupaten dan kota (pada prinsipnya sama, tetapi dalam skala kabupaten/kota (Pasal 14), yaitu: (1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan (2) Perencanaan, Pemanfaatan dan pengawasan tata guna lahan (3) Terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (4) Penyediaan sarana dan prasarana umum (5) Pengelolaan bidang kesehatan (6) Penyelenggaraan pendidikan dan pengalokasian sumber daya manusia yang potensial (7) Inter-sosial manajemen masalah (8) Pelayanan tenaga kerja (9) Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas (10) Pengendalian lingkungan (11) Pelayanan pertanahan (12) Kependudukan dan pencatatan sipil (13) ). Administrasi umum pelayanan pemerintah (14) ).Administrasi jasa permodalan (15).Layanan dasar lainnya. (16). Hal-hal wajib lainnya yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan 15

184). Kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya alam lainnya di wilayah laut meliputi (Pasal 18) (1). Eksplorasi, Eksplorasi, Konservasi dan Pengelolaan Laut (2). Pengaturan administrasi. (3). Pengaturan ruangan. (4). Penegakan terhadap peraturan yang

Apa Yang Dimaksud Dengan Daerah Otonom

Apa yang dimaksud dengan konstipasi, apa yang dimaksud dengan situs, apa yang dimaksud dengan trading, apa yang dimaksud daerah otonom, apa yang dimaksud dengan otp, apa yang dimaksud dengan otonom, apa yang dimaksud dengan purin, apa yang dimaksud dengan investasi, apa yang dimaksud dengan dropshipper, apa yang dimaksud dengan erp, apa yang dimaksud dengan dropship, apa yang dimaksud dengan maag


Leave a Reply

Your email address will not be published.